LEMBARAN KALURAHAN PILANGREJO
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 8	Tahun : 2024
PERATURAN  KALURAHAN PILANGREJO
NOMOR  8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  KALURAHAN PILANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN PILANGREJO
   
Menimbang	:	 a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;	
		 b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;	
		 c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024.	
				
Mengingat	:	 1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	
		 2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;	
		 3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	
		 4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa	
		 5	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;	
		6	Undang- undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);	
		7	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	
		8	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;	
		9	Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;	
		10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;	
		11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;	
		12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);	
		13	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;	
		14	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;	
		15	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025;	
		16	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024;	
		17	Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor1);	
		18	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);	
		19	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan; 	
		20	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/ klaurahan mandiri Budaya;	
		21	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub DIY No 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
	
		22	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
	
		23	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
	
		24	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24;	
		25	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 51 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);	
		26	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);	
		27	Keputusan Bupati Nomor 314/ Kpts/ 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kaurahan, Staf Pamong Kalurahan, Dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2025;	
		28	Keputusan Bupati Nomor 36/ Kpts/ 2025 Tentang Lokasi dan besaranya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap  Kalurahan Tahun Anggaran 2025;	
		29	Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pilangrejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pilangrejo Tahun 2020 Nomor 2);	
		30	Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pilangrejo Tahun 2020 Nomor 8);	
		31	Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;	
				
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO
Dan
LURAH KALURAHAN PILANGREJO

MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  KALURAHAN PILANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025
	
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja  KALURAHAN PILANGREJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :           
1.	Pendapatan Kalurahan	Rp	2.599.383.965,00	
2.	Belanja Kalurahan	Rp	2.669.354.628,00	
Surpuls/Defisit	Rp	(69.970.663,00)	
3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.970.663,00	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	69.970.663,00	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a.	APB Kalurahan;
b.	Daftar Penyertaan Modal;
c.	Daftar Dana Cadangan;
d.	Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.
Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.
Pasal 5
(1)	Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2)	Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3)	Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
(4)	Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a.	bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b.	tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.	berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
d.	memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e.	berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a.	penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
b.	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c.	kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.
Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran  KALURAHAN PILANGREJO.
							Ditetapkan di :  PILANGREJO
						Pada tanggal :31 Desember 2024
							LURAH,
                                                                   ttd
							SUNARYO
Diundangkan di	:  PILANGREJO
Pada tanggal 	:  31 Desember 2024

CARIK
   ttd

RIDWAN ZAMRONI
LEMBARAN  KALURAHAN PILANGREJO NOMOR 08 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURANKALURAHANPILANGREJO NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes: APBDes Awal
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN
PendapatanAsliDesa Pendapatan Transfer
PendapatanLain-lain			
4.1.		62.450.000,00		
4.2.		2.460.266.300,00		
4.3.		76.667.665,00		
	JUMLAHPENDAPATAN	2.599.383.965,00		
5.	BELANJA
BelanjaPegawai

BelanjaBarangdanJasa Belanja Modal
BelanjaTidakTerduga			
5.1.		705.876.900,00		
5.2.		1.021.394.328,00		
5.3.		904.683.400,00		
5.4.		37.400.000,00		
	JUMLAHBELANJA	2.669.354.628,00		
				
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(69.970.663,00)		
6.	PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPATahun Sebelumnya			
6.1.		69.970.663,00		
6.1.1.		69.970.663,00		
	PEMBIAYAANNETTO	69.970.663,00		
	SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARAN	0,00		
	
									Pilangrejo, 31 Desember 2025
									LURAH

									SUNARYO

LAMPIRAN
PERATURANKALURAHANPILANGREJO NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADES

JenisAPBDes:APBDesAwal

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
	4.	PENDAPATAN
PendapatanAsliDesa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain			
	4.1.		62.450.000,00		
	4.2.		2.460.266.300,00		
	4.3.		76.667.665,00		
		JUMLAHPENDAPATAN	2.599.383.965,00		
	5.	BELANJA
BIDANG PENYELENGGARANPEMERINTAHANDESA
PenyelenggaranBelanjaSiltap,TunjangandanOperasional Pemerintahan Desa
PenyediaanPenghasilanTetapdanTunjanganKepalaDesa Belanja Pegawai
PenyediaanPenghasilanTetapdanTunjanganPerangkatDesa Belanja Pegawai
PenyediaanJaminanSosialbagiKepalaDesadanPerangkatDesa Belanja Pegawai
PenyediaanOperasionalPemerintahDesa(ATK,HonorPKPKDdanPPK D dll)
Belanja Barang dan Jasa PenyediaanTunjanganBPD Belanja Pegawai
PenyediaanOperasionalBPD(rapat,ATK,MakanMinum,PakaianSeraga m, Listrik dll)
BelanjaBarangdanJasa
PenyediaanInsentif/OperasionalRT/RW Belanja Barang dan Jasa
PenyediaanOperasionalPemerintahDesayangbersumberdariDanaDes a
BelanjaBarangdanJasa

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa PenyediaanSarana(AsetTetap)Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal
PemeliharaanGedung/PrasaranaKantorDesa Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional
BelanjaBarangdanJasa			
1			1.134.780.628,00		
1.1.			874.711.007,00		
1.1.01			47.710.000,00	
ADD,PBH	
1.1.01	5.1.		47.710.000,00		
1.1.02			556.595.000,00	ADD,PBH	
1.1.02	5.1.		556.595.000,00		
1.1.03			37.136.880,00	ADD	
1.1.03	5.1.		37.136.880,00		
1.1.04			104.469.467,00	ADD,DLL,PAD	
1.1.04	
5.2.		104.469.467,00		
1.1.05			64.435.020,00	ADD,PBH	
1.1.05	5.1.		64.435.020,00		
1.1.06			5.080.000,00	ADD,PBH	
1.1.06	
5.2.		5.080.000,00		
1.1.07			28.829.640,00	ADD,PBH	
1.1.07	5.2.		28.829.640,00		
1.1.08			30.455.000,00	DDS	
1.1.08	
5.2.		30.455.000,00		
1.2.			115.171.015,00		
1.2.01			86.275.900,00	ADD,DDS	
1.2.01	5.3.		86.275.900,00		
1.2.02			18.645.115,00	DDS	
1.2.02	5.2.		18.645.115,00		
1.2.94			3.750.000,00	ADD,PAD	
1.2.94	5.2.		3.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
1.2.95		PenyediaanJasaPerbaikan/ServicePeralatanKerja Belanja Barang dan Jasa
PengelolaanAdministrasiKependudukan,PencatatanSipil,Statistik dan Kearsipan
PelayananAdministrasiUmumdanKependudukan Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan,Pendataan,danPemutakhiranProfilDesa**) Belanja Barang dan Jasa
PemetaandanAnalisis KemiskinanDesasecaraPartisipatif Belanja Barang dan Jasa
PenyusunanMonografiDesa Belanja Barang dan Jasa
PenyelenggaraanTataPrajaPemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan
PenyelenggaraanMusyawarahPerencanaanDesa/PembahasanAPBDes( Reguler)
BelanjaBarangdanJasa
PenyelenggaraanMusyawaranDesaLainnya(Musdus,rembugdesaNon Reguler)
BelanjaBarangdanJasa
PenyusunanDokumenPerencanaanDesa(RPJMDesa/RKPDesadll) Belanja Barang dan Jasa
PenyusunanDokumenKeuanganDesa(APBDes,APBDesPerubahan,LP J dll)
BelanjaBarangdanJasa
PengelolaanAdministrasi/Inventarisasi/PenilaianAsetDesa Belanja Barang dan Jasa
PenyusunanKebijakanDesa(Perdes/PerkadesselainPerencanaan/Keuan gan)
BelanjaBarangdanJasa
PenyusunanLaporanKepalaDesa,LPPDesadanInformasiKepadaMasy arakat
Belanja Barang dan Jasa PengembanganSistemInformasiDesa Belanja Barang dan Jasa
PenyusunanLaporanKeuanganBulanan/SPJdanSemesteran Belanja Barang dan Jasa
PengadaanPakaianDinas/Seragam Belanja Barang dan Jasa
SubBidang Pertanahan
FasilitasiSertifikasiTanahuntukMasyarakatMiskin Belanja Barang dan Jasa
Lain-lainSubBidangPertanahan Belanja Barang dan Jasa
BIDANGPELAKSANAANPEMBANGUNANDESA	6.500.000,00	PAD	
1.2.95	5.2.		6.500.000,00		
1.3.			19.746.000,00		
1.3.01			5.960.000,00	
PBP	
1.3.01	5.2.		5.960.000,00		
1.3.02			3.900.000,00	PBH,PBP	
1.3.02	5.2.		3.900.000,00		
1.3.05			7.786.000,00	PBH,PBP	
1.3.05	5.2.		7.786.000,00		
1.3.90			2.100.000,00	PAD	
1.3.90	5.2.		2.100.000,00		
1.4.			49.852.606,00		
1.4.01			11.415.000,00	
PBH	
1.4.01	
5.2.		11.415.000,00		
1.4.02			9.140.000,00	PBH	
1.4.02	
5.2.		9.140.000,00		
1.4.03			2.140.000,00	PBH	
1.4.03	5.2.		2.140.000,00		
1.4.04			5.231.506,00	PBH	
1.4.04	
5.2.		5.231.506,00		
1.4.05			1.400.000,00	PAD,PBP	
1.4.05	5.2.		1.400.000,00		
1.4.06			875.000,00	PBH	
1.4.06	
5.2.		875.000,00		
1.4.07			1.050.000,00	PAD	
1.4.07	
5.2.		1.050.000,00		
1.4.08			6.875.100,00	DDS,PBP	
1.4.08	5.2.		6.875.100,00		
1.4.90			5.076.000,00	PAD	
1.4.90	5.2.		5.076.000,00		
1.4.95			6.650.000,00	PAD	
1.4.95	5.2.		6.650.000,00		
1.5.			75.300.000,00		
1.5.03			75.000.000,00	DLL	
1.5.03	5.2.		75.000.000,00		
1.5.99			300.000,00	PAD	
1.5.99	5.2.		300.000,00		
2			1.283.655.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
2.1.		SubBidang Pendidikan
PenyelenggaraanPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MadrasahNon-FormalMilikDe sa (Honor, Pakaian dll)
BelanjaBarangdanJasa

SubBidang Kesehatan
PenyelenggaraanPosyandu(MknTambahan,KlsBumil,Lamsia, Insentif)

BelanjaBarangdanJasa
PenyuluhandanPelatihanBidangKesehatan(UntukMasy,TenagadanKa der Kesehatan dll)
Belanja Barang dan Jasa PenyelenggaraanDesaSiagaKesehatan Belanja Barang dan Jasa
PemeliharaanSaranaPrasaranaPosyandu/Polindes/PKD Belanja Barang dan Jasa
PembinaanGerakanMasyarakatHidupSehat(Germas) Belanja Barang dan Jasa
Pemberianmakanantambahanuntukbalita/siswaPAUD Belanja Barang dan Jasa
Insentifkaderkesehatan/KB Belanja Barang dan Jasa
SubBidangPekerjaanUmumdanPenataanRuang
PemeliharaanJalanDesa Belanja Modal
PemeliharaanJalanLingkunganPemukiman/Gang Belanja Modal
PemeliharaanJalanUsahaTani Belanja Modal
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/PengerasanJalanDesa**) Belanja Modal
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengerasanJalanLingkungan Permukiman **)
BelanjaModal
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengerasanJalanUsahaTani**)

BelanjaModal

SubBidangKawasanPemukiman
DukunganPelaksanaanProgramPembangunan/RehabRumahTidakLaya k Huni GAKIN
BelanjaBarangdanJasa

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika PenyelenggaraanInformasiPublikDesa(Poster,BalihoDll) Belanja Barang dan Jasa
SubBidang Pariwisata	42.000.000,00		
2.1.01			42.000.000,00	DDS	
2.1.01	5.2.		42.000.000,00		
2.2.			159.626.000,00		
2.2.02			61.421.000,00	DDS,PBP	
2.2.02	5.2.		61.421.000,00		
2.2.03			11.335.000,00	PBP	
2.2.03	5.2.		11.335.000,00		
2.2.04			950.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.		950.000,00		
2.2.08			4.800.000,00	DDS	
2.2.08	5.2.		4.800.000,00		
2.2.91			1.320.000,00	DDS	
2.2.91	5.2.		1.320.000,00		
2.2.94			6.000.000,00	DDS	
2.2.94	5.2.		6.000.000,00		
2.2.98			73.800.000,00	DDS	
2.2.98	5.2.		73.800.000,00		
2.3.			746.229.500,00		
2.3.01			139.269.500,00	DDS,PBK	
2.3.01	5.3.		139.269.500,00		
2.3.02			73.528.000,00	DDS,PBK	
2.3.02	5.3.		73.528.000,00		
2.3.03			73.176.000,00	DDS	
2.3.03	5.3.		73.176.000,00		
2.3.10			147.245.500,00	DDS	
2.3.10	5.3.		147.245.500,00		
2.3.11			246.869.500,00	DDS,PBK,PBP	
2.3.11	5.3.		246.869.500,00		
2.3.12			66.141.000,00	DDS	
2.3.12	5.3.		66.141.000,00		
2.4.			325.000.000,00		
2.4.01			325.000.000,00	PBP	
2.4.01	5.2.		325.000.000,00		
2.6.			8.400.000,00		
2.6.02			8.400.000,00	DDS	
2.6.02	5.2.		8.400.000,00		
2.8.			2.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
2.8.92		Pelaksanaanpenugasanpenarikanretribusiobyekwisatadantempatolah raga oleh pemerintah kabupate
BelanjaBarangdanJasa

BIDANG PEMBINAANKEMASYARAKATAN
SubBidangKetenteraman,KetertibanUmumdanPerlindungan Masyarakat
KoordinasiPembinaanKeamanan,Ketertiban&PerlindunganMasy.Skala Lokal Desa
BelanjaBarangdanJasa
PersiapanKesiapsiagaan/TanggapBencanaSkalaLokalDesa Belanja Barang dan Jasa
PembinaankelembagaanDesaTangguhBencana Belanja Barang dan Jasa
SubBidangKebudayaandanKeagamaan Pemberian stimulan kegiatan keagamaan Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaanupacaraadat/tradisidaerahtingkatdesa Belanja Barang dan Jasa
SubBidangKepemudaandan Olahraga
OperasionalKarangTaruna Belanja Barang dan Jasa
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat PembinaanKaderPemberdayaanMasyarakat Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan RT/RW BelanjaBarangdanJasa
OperasionalLPMDdan/atauLPMP Belanja Barang dan Jasa Operasional PKK
BelanjaBarangdanJasa
Lain-lainSubBidangKelembagaanMasyarakat Belanja Barang dan Jasa
BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan PemeliharaanSaluranIrigasiTersier/Sederhana Belanja Modal
Pembinaan/Pemberdayaankelompoktani/Gapoktan Belanja Barang dan Jasa
SubBidangPeningkatanKapasitasAparaturDesa
PeningkatanKapatitasPerangkatDesa Belanja Barang dan Jasa
PeningkatanKapasitasBPD	2.400.000,00	PBH	
2.8.92	5.2.		2.400.000,00		
3			61.438.000,00		
3.1.			20.648.000,00		
3.1.03			2.383.000,00	
PAD	
3.1.03	5.2.		2.383.000,00		
3.1.04			9.470.000,00	DDS	
3.1.04	5.2.		9.470.000,00		
3.1.90			8.795.000,00	PAD	
3.1.90	5.2.		8.795.000,00		
3.2.			12.505.000,00		
3.2.90			4.200.000,00	PAD	
3.2.90	5.2.		4.200.000,00		
3.2.92			8.305.000,00	PAD	
3.2.92	5.2.		8.305.000,00		
3.3.			2.900.000,00		
3.3.93			2.900.000,00	PAD	
3.3.93	5.2.		2.900.000,00		
3.4.			25.385.000,00		
3.4.91			5.620.000,00	DDS	
3.4.91	5.2.		5.620.000,00		
3.4.94			8.095.000,00	PBH	
3.4.94	5.2.		8.095.000,00		
3.4.95			3.200.000,00	ADD	
3.4.95	5.2.		3.200.000,00		
3.4.96			6.250.000,00	ADD	
3.4.96	5.2.		6.250.000,00		
3.4.99			2.220.000,00	PBH	
3.4.99	5.2.		2.220.000,00		
4			152.080.500,00		
4.2.			123.250.500,00		
4.2.04			72.178.000,00	DDS	
4.2.04	5.3.		72.178.000,00		
4.2.92			51.072.500,00	DDS	
4.2.92	5.2.		51.072.500,00		
4.3.			26.360.000,00		
4.3.02			17.360.000,00	PBP	
4.3.02	5.2.		17.360.000,00		
4.3.03			9.000.000,00	DDS	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
4.3.03	5.2.	BelanjaBarangdanJasa

SubBidangPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnakdan Keluarga
PelatihandanPenyuluhanPerlindunganAnak Belanja Barang dan Jasa
BIDANGPENANGGULANGANBENCANA,DARURATDANMENDESAKDE
SubBidangPenanggulanganBencana Kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja Tidak Terduga
SubBidangKeadaanDarurat PenangananKeadaanDarurat Belanja Tidak Terduga
SubBidangKeadaanMendesak
PenangananKeadaanMendesak Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00		
4.4.			2.470.000,00		
4.4.02			2.470.000,00	DDS	
4.4.02	5.2.		2.470.000,00		
5			37.400.000,00		
5.1.			3.000.000,00		
5.1.00			3.000.000,00	DDS	
5.1.00	5.4.		3.000.000,00		
5.2.			2.000.000,00		
5.2.00			2.000.000,00	DDS	
5.2.00	5.4.		2.000.000,00		
5.3.			32.400.000,00		
5.3.00			32.400.000,00	DDS	
5.3.00	5.4.		32.400.000,00		
		JUMLAHBELANJA	2.669.354.628,00		
					
		SURPLUS/ (DEFISIT)	(69.970.663,00)		
	6.	PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan			
	6.1.		69.970.663,00		
		PEMBIAYAANNETTO	69.970.663,00		
	SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARAN	0,00		

									Pilangrejo, 31 Desember 2024
									LURAH

									SUNARYO